Oleh: antimurtad | Mei 8, 2008

Pemerintah Indonesia Kembali Tunda SKB Penghentian Ahmadiyah

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung tentang penghentian kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) kembali tertunda. Menurut rencana sebelumnya, Senin (5/5), pemerintah mengumumkan terbitnya SKB. Namun, hingga kemarin, draf SKB masih dalam proses finalisasi.

Menanggapi mundurnya pengumuman SKB tersebut, Mendagri, Mardiyanto, berkilah dengan mengatakan bahwa pemerintah merasa perlu meneliti setiap detail rumusan SKB. Dalam rapat tim kecil dari Depdagri, Depag, dan Kejakgung, masih ada masukan dan tanggapan terhadap rumusan SKB. Rumusan SKB, kata Mardiyanto, perlu dibuat cermat agar tak memunculkan kekeliruan dan kesalahan interpretasi. Karena, ”Produk ini akan menjadi acuan untuk berlakunya hukum positif Indonesia,” kata Mardiyanto di Jakarta, kemarin.

Setelah SKB diteken, Mardiyanto berjanji mengumumkannya. ”Pada kesempatan pertama, kita akan siarkan secara langsung. Saya akan tunjuk siapa dari Depag dan Kejakgung [untuk bicara]. Secepatnya,” katanya.

Sementara itu, Juru bicara aliran sesat JAI, Ahmad Mubarik, mengatakan, bila SKB keluar, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Antara lain, dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia mengatakan JAI sudah memberi kuasa kepada YLBHI untuk mengurus persoalan tersebut. Agaknya, aliran sesat ini memang sudah benar-benar siap menghadapi perang terhadap Islam dan umat Islam.

Menjelang penerbitan SKB, di sebagian kecil masyarakat muncul sejumlah pernyataan sikap. Di Bandung, sejumlah organisasi kecil yang tergabung dalam Aliansi Kerukunan Antar-Umat Beragama (AKUR) mendesak pemerintah mengabaikan rekomendasi Badan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Dalihnya, antara lain toleransi, harmoni, dan kebebasan.

Di Gedung DPR, Forum Umat Islam (FUI) menemui Ketua DPR, Agung Laksono. Kuasa hukum FUI, Munarman, mengatakan kebebasan beragama hanya bisa diberikan pada praktik yang sesuai dengan pokok-pokok agama. ”Kalau tidak, itu kebablasan. Ketika agama dipraktikkan di luar [ajaran] pokok, itu namanya tindak kriminal. Harus dicegah,” katanya.

Agung mengatakan, bila dibiarkan berlarut-larut, masalah JAI itu memang akan menimbulkan keadaan yang tidak baik. Tapi, untuk penanganannya, Agung menilai perlu hati-hati. Jangan sampai, kata dia, ”Ada penumpang-penumpang gelap yang ingin ambil keuntungan.”

Berbeda dengan pemerintah pusat Indonesia, pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, segera mengeluarkan surat penghentian kegiatan Ahmadiyah.

”Kemungkinan suratnya akan keluar besok (hari ini–Red),” kata Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija, usai mengikuti rapat Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kota Cimahi, kemarin.

Surat itu, kata Itoc, akan dikeluarkan meski SKB belum terbit. Ketua MUI Kota Cimahi, KH Hafidz Suyuti, menilai surat itu akan bermanfaat mencegah konflik masyarakat melawan penganut Ahmadiyah, seperti terjadi di Sukabumi dan Kuningan. (fkr/rol/muslimdaily)


Responses

  1. hai orang-orang penganut agama ahmadiya bertaubatlah kalian sebelum kami turun tanggan…
    Nabi Muhammad adalah khotaman nabi . jika kalian tidak mau bertaubat maka kalian akan binasah…
    pemerintah kalian jangan takut kalo ahmadiyah di lindunggi AS, katakan lah yang jujur walaupun pahit.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: