Oleh: antimurtad | Februari 11, 2010

Tolak Penghapusan, Alumi Jabar Akan Tempuh Jalur Hukum

Upaya penghapusan UU No.1/PNPS/1965 yang ditempuh beberapa ormas memicu pernyataan sikap dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Ummat Islam (Alumi) Jawa Barat yang terdiri dari 47 ormas dan partai islam di Jabar. Sebagai bentuk penolakkan, mereka pun menunjuk Tim Pengacara Muslim (TPM) pusat untuk menempuh jalur hukum untuk menghadapi upaya penghapusan UU tersebut. Langkah hukum ini ditempuh dengan cara intervensi pada Mahkamah Konstitusi.

“Kami akan intervensi sebagai pihak terkait,” ujar Mahendradatta, Ketua Dewan Penasihat TPM dalam jumpa pers di kantor Persis Jabar, Jalan Pungkur, Rabu (10/2/2010).

Undang-undang No.1/PNPS/1965 yaitu UU tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Sebelumnya beberapa ormas yang mengatas namakan kelompok kebebasan beragama, seperti AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan), IMPARSIAL (Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan) dan ELSAM (Lembaga Sutdi dan Advokasi masyarakat) telah mengajukan permohonan uji materi UU tersebut pada MK.

“Mereka telah ajukan, maka kami akan lawan,” tambahnya

Mahendra berharap MK tidak menghapus UU tersebut, karena menurutnya hal itu dapat menimbulkan konflik horizontal akibat hilangnya batasan yang mengatur pelarangan pemakzulan agama. Dengan menghilangnya kekuatan hukum tersebut, nantinya potensi main hakim sendiri akan meningkat.

“Potensi munculnya konflik horizontal semakin banyak,” jelasnya.

Ia menambahkan pihak-pihak yang menginginkan dihapusnya UU tersebut tidak memperhatikan aspek sosiologis dan akibatnya di dalam masyarakat. “Mereka tidak memperhatikan Asepek sosiologis, apalagi impactnya,” kata Mahendra.

Meski dinilai masih kurang memuaskan, namun ia menganggap adanya UU tersebut paling tidak dapat mengakomodir masalah pemakzulan dan penyimpangan agama, serta kegiatan anarkis yang bisa timbul.

“Memang belum memuaskan, tapi paling tidak bisa meredam kegiatan seperti itu (anarkis-red),” terangnya.

Dirinya menuturkan, sebenarnya sah-sah saja bila UU ini dirubah, namun perubahan tersebut harus ke arah yang lebih baik dan dikuatkan. Seperti dengan penambahan hukuman yang lebih berat pada pihak yang menodai agama.

“Harusnya justru UU itu dikuatkan,” ujarnya.

Mahendra pun mengharapkan, agar UU yang telah ada dapat dilaksanakan dan dipatuhi lebih baik. Karena walaupun ada aturan, penyimpangan agama makin sering mencuat.

“Ada UU saja, penyimpangannya banyak, apalagi kalau dihapus,” kata Mahendra.

Menurutnya munculnya agama dan kepercayaan baru tidak apa, asal tidak menggunakan nama dari agama-agama yang telah diakui di Indonesia. Ia mencontohkan Ahmadiyah, yang menggunakan embel-embel islam dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

“Kalau namanya Ahmadiyah saja itu nggak apa-apa,” pungkasnya.

(detikbandung/tya/tya)


Responses

  1. Sy setuju sekali terhadap penolakan penghapusan UU No.1/PNPS/1965, karena kalau disetujui akan banyak menimbulkan berbagai macam gejolak


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: